Elpublika.com – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut dilaksanakan pada Selasa, 31 Maret 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muratara, dan dihadiri oleh 15 dari 25 anggota DPRD, unsur Forkopimda, para asisten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Demokrat melalui H. Amri Sudaryono, menyampaikan sejumlah pandangan dan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kami memberikan apresiasi kepada Saudara Bupati dan jajaran yang telah berhasil mempertahankan persentase belanja pegawai di bawah 30 persen dari total APBD. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan postur keuangan daerah,” ujar Amri, Anggota DPRD Fraksi Demokrat.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Suka tidak suka, mau tidak mau, peningkatan PAD merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan di tengah berkurangnya dana transfer pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat mengingatkan agar kualitas pelayanan dasar tetap menjadi prioritas.
“Walaupun APBD mengalami penurunan, kami meminta agar hal tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong pembangunan yang berkualitas dan kolaborasi dengan sektor swasta.
“Kami meminta agar setiap pembangunan dilakukan secara cermat dan mengutamakan kualitas, serta mendorong adanya kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Muratara agar turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Hanura melalui juru bicaranya, H. Mahfus, juga menyampaikan apresiasi sekaligus catatan penting terhadap LKPJ Bupati.
“Kami memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selama tahun 2025, dan kami berharap hal ini dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Fraksi Hanura menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
“Kami meminta agar pembangunan dilakukan secara merata dengan memperhatikan konektivitas antar wilayah guna mendorong percepatan ekonomi masyarakat,” kata Mahfus.
Ia juga menyoroti persoalan kelistrikan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Sering padamnya listrik dan turunnya tegangan sangat merugikan masyarakat. Kami meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi persoalan ini,” tegasnya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Fraksi Hanura turut mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum.
“Kami berharap setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.
Dari semua fraksi yang menyampaikan pandangan menyatakan sepakat agar LKPJ Bupati Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD serta mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Musi Rawas Utara.
(Elda Elian)
