Elpublika.com-Sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar temu pemuda dan mahasiswa bersama sejumlah pejabat daerah di King’s Cafe, Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, Jumat sore (7/8/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Masa Depan Daerah Ada di Tangan Pemuda: Menguatkan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Mendorong Partisipasi Generasi Muda.”
Dalam kegiatan itu hadir sejumlah pemateri, di antaranya Wakil Bupati Muratara H. Junius Wahyudi, Ketua DPRD Muratara H. Devi Arianto, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Muratara H. Al Firmansyah Karim.
Dalam forum tersebut, Koordinator Gematara yang merupakan pelaksana kegiatan ini, Hikmi Wahyudi menyampaikan berbagai pandangan mengenai pembangunan daerah sekaligus memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD Muratara. Dari rekomendasi itu, terdapat 10 tuntutan utama yang diklaim merupakan hasil diskusi serta kajian yang disusun langsung oleh pemuda dan mahasiswa Muratara.
Menurut Hikmi, pemuda tidak ingin Muratara hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi masih minim kesempatan bagi generasi mudanya.
“Kami tidak ingin Muratara hanya dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam tetapi miskin kesempatan bagi generasi mudanya,” Kata hikmi.
Ia menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari keberadaan gedung, jalan, proyek maupun angka serapan anggaran. Menurutnya, masih terdapat persoalan yang harus menjadi perhatian pemerintah, mulai dari akses pendidikan, lapangan pekerjaan, pelayanan publik, infrastruktur hingga persoalan keadilan.
“Kami juga tidak ingin pemuda hanya dipanggil ketika pemerintah membutuhkan massa, dokumentasi kegiatan, atau legitimasi seremonial,” tegasnya.
Hikmi menekankan bahwa pemuda harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan daerah.
“Pemuda Muratara bukan objek pembangunan, pemuda adalah subjek pembangunan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah dan DPRD Muratara tidak alergi terhadap kritik maupun sikap kritis mahasiswa.
Menurutnya, kritik yang disampaikan pemuda dan mahasiswa merupakan bagian dari kepedulian sekaligus tanggung jawab moral terhadap daerah.
“Kami mengkritik karena kami peduli, kami mengawasi karena kami memiliki tanggung jawab moral. Kami menyampaikan rekomendasi ini karena ingin Muratara bergerak maju,” katanya.
Hikmi menegaskan, apabila rekomendasi yang disampaikan hanya berhenti sebagai dokumen tanpa tindak lanjut konkret, pemuda dan mahasiswa Muratara akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan aspirasi.
“Apabila rekomendasi ini berhenti sebagai dokumen tanpa tindak lanjut, maka pemuda dan mahasiswa Muratara akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pengawasan, penyampaian aspirasi, melakukan kajian, membuka ruang diskusi publik, serta melakukan langkah-langkah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia kemudian menutup pernyataannya dengan pesan tegas kepada pemerintah daerah.
“Muratara tidak membutuhkan janji pembangunan yang terus berulang, Muratara membutuhkan kerja nyata, transparansi, keadilan, keberpihakan kepada masyarakat.”
Sementara itu, Ketua DPRD Muratara H. Devi Arianto mengapresiasi keterlibatan pemuda dan mahasiswa dalam memberikan masukan terhadap pembangunan daerah.
Devi menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, budgeting, dan controlling.
Menurutnya, ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen DPRD untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dari tiga fungsi itu, kami memastikan seluruh program pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Devi.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
Karena itu, Devi mengajak pemuda dan mahasiswa untuk tidak ragu menyampaikan masukan maupun kritik kepada DPRD.
“Harapan kami kepada seluruh adik-adik pemuda sebagai agen perubahan untuk selalu memberikan masukan dan saran kepada kami. Datang ke kantor DPRD, audiensikan,” ujarnya.
Devi juga mengapresiasi para pemuda dan mahasiswa yang telah hadir serta terlibat dalam forum tersebut.
Ia berharap komunikasi antara pemuda, mahasiswa, DPRD dan pemerintah daerah dapat terus dibangun melalui ruang diskusi yang terbuka dan kekeluargaan.
“Kalau bisa, ketika ada waktu, ini perlu kita duduk bersama secara kekeluargaan untuk sama-sama mencari solusi bagaimana pembangunan daerah ke depannya lebih baik,” katanya.
Menurut Devi, kolaborasi antara pemerintah, DPRD dan generasi muda diperlukan untuk memastikan pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kita memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari uang daerah ini untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara,”pungkasnya.
(Elsa Elian)
