ELPUBLIKA.COM LUBUKLINGGAU — Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) di SMP Negeri 14 Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2025 menjadi perhatian setelah rincian penggunaan dana menunjukkan sejumlah pos belanja dengan nilai cukup signifikan.
Berdasarkan data penggunaan dana yang diperoleh, SMPN 14 Kota Lubuklinggau menerima dana tahap I sebesar Rp219.450.000 pada 23 Januari 2025. Dalam rincian penggunaannya, pos administrasi kegiatan sekolah tercatat sebesar Rp58.823.700, disusul pembayaran honor sebesar Rp51.860.000 dan pengembangan perpustakaan sebesar Rp42.755.400.
Sementara itu, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler tercatat sebesar Rp14.432.500, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp14.010.000, langganan daya dan jasa Rp10.443.850, serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp18.100.000.
Terdapat pula belanja penyediaan alat multimedia pembelajaran sebesar Rp1.750.000 dan pengembangan profesi guru serta tenaga kependidikan sebesar Rp3.440.000.
Pada tahap I, data mencatat total penggunaan sebesar Rp219.395.450, sehingga terdapat selisih sekitar Rp54.550 dari dana yang diterima.
Memasuki tahap II, SMPN 14 tercatat menerima dana sebesar Rp218.685.396 pada 17 September 2025. Rincian penggunaan kembali menunjukkan pos administrasi kegiatan sekolah menjadi salah satu belanja terbesar, yakni Rp54.569.550.
Selain itu, pembayaran honor tercatat Rp43.470.000, pemeliharaan sarana dan prasarana Rp31.590.000, pengembangan perpustakaan Rp25.460.400, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp19.391.600, serta penyediaan alat multimedia pembelajaran Rp18.000.000.
Total penggunaan dana tahap II berdasarkan data tersebut mencapai Rp219.294.550, atau terdapat selisih sekitar Rp609.154 dibandingkan dana yang tercatat diterima.
Besarnya porsi anggaran pada sejumlah pos, khususnya administrasi kegiatan sekolah, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana, menjadi hal yang patut mendapat penjelasan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami kesesuaian antara perencanaan, realisasi, dan kebutuhan sekolah.
Selisih antara jumlah dana yang diterima dengan total penggunaan sebagaimana tercantum dalam data juga perlu diklarifikasi, termasuk apakah angka tersebut berkaitan dengan saldo, koreksi pencatatan, atau faktor administratif lainnya.
Media tidak menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan dana tersebut. Data tersebut justru perlu ditempatkan sebagai informasi awal yang membutuhkan verifikasi dan penjelasan dari pihak sekolah maupun instansi terkait.
Kepala SMPN 14 Kota Lubuklinggau telah dikonfirmasi oleh media terkait rincian penggunaan dana tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atau penjelasan.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak sekolah maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana tersebut.
Publikasi ini semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk kontrol sosial dan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
