Elpublika.com – Empat personel Polres Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri. Dari empat personel tersebut, tiga di antaranya diduga tersandung kasus penyalahgunaan narkotika, sementara satu lainnya diduga terkait penyalahgunaan wewenang.
Upacara PTDH tersebut dilaksanakan di lingkungan Polres Muratara pada Senin (9/11/2026), sekitar pukul 09.00 WIB.
Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Muratara AKP Eryunik, membenarkan adanya pemberhentian terhadap empat personel tersebut.
“Pada hari ini ada empat orang anggota Polres Muratara yang resmi di-PTDH. Tiga kasus penyalahgunaan narkotika dan satu kasus penyalahgunaan wewenang,” ungkap AKP Yunik.
Adapun empat personel yang dikenakan sanksi PTDH tersebut yakni MRK atau R (39), berpangkat Brigadir, N (44), berpangkat Brigadir, dan I (43) berpangkat Brigadir, yang ketiganya terlibat kasus penyalahgunaan narkotika.
Sementara itu, satu personel lainnya, BN(32), berpangkat Brigadir, dikenakan sanksi PTDH terkait kasus penyalahgunaan wewenang.
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan, terhadap tiga personel dalam perkara narkotika, pemberhentian mengacu pada Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 huruf e Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sementara itu, terhadap BN, pemberhentian mengacu pada Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022, terkait pelanggaran kewajiban profesionalisme serta larangan penyalahgunaan wewenang.
Pemberhentian tersebut menjadi bentuk penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
(Elda Elian)
