ELPUBLIKA.COM, MUSI RAWAS– Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menjadi sorotan publik setelah tidak memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait sejumlah alokasi anggaran belanja yang tercantum dalam dokumen resmi keuangan tahun anggaran berjalan.
Permintaan konfirmasi tersebut telah dilayangkan secara resmi dalam bentuk surat tertulis oleh media ini, namun hingga berita ini diterbitkan, pihak Disbudpar Mura belum memberikan jawaban, klarifikasi, maupun penjelasan atas penggunaan anggaran yang bernilai miliaran rupiah tersebut. Diamnya pihak dinas memicu kekhawatiran sekaligus tanda tanya di kalangan masyarakat dan pemerhati kebijakan publik di daerah.
Sikap bungkam dari dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebudayaan dan pariwisata daerah ini dinilai tidak mencerminkan semangat transparansi dan akuntabilitas publik, yang sejatinya menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan anggaran negara.
Dalam dokumen resmi yang berhasil dihimpun, tercatat sejumlah pos anggaran dengan nilai yang tergolong signifikan. Beberapa di antaranya bahkan menembus angka miliaran rupiah, namun minim informasi mengenai peruntukan detailnya.
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah : Rp 376.606.070
2. Pengelolaan Kebudayaan dan Masyarakat Lokal : Rp 200.000.000
3. Pembinaan Lembaga Adat : Rp 1.725.000.000
4. Pelestarian Kesenian Tradisional : Rp 288.248.890
5. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata : Rp 337.019.660
6. Pemasaran Pariwisata (Dalam dan Luar Negeri) : Rp 174.077.200
Dari total alokasi tersebut, pos anggaran “Pembinaan Lembaga Adat” menjadi sorotan utama lantaran menghabiskan dana terbesar, yakni lebih dari Rp 1,7 miliar. Sementara itu, anggaran pemasaran pariwisata, yang semestinya menjadi ujung tombak promosi sektor wisata daerah, justru relatif kecil dibandingkan sektor lain.
Aliansi Gerakan Pemuda Silampari mulai mempertanyakan efektivitas dan output dari penggunaan dana-dana tersebut. Tidak sedikit yang menuntut agar Disbudpar Mura segera memberikan penjelasan kepada publik, guna menghindari spekulasi yang mengarah pada dugaan penyimpangan.
“Kita bukan menuduh, tapi ini soal akuntabilitas. Kalau anggaran sebesar itu digunakan dengan benar, tentu tidak sulit bagi dinas untuk menjelaskannya secara terbuka. Kenapa harus diam?” ungkap Hanapiyah
Menurutnya, anggaran besar yang menyasar sektor budaya dan pariwisata semestinya bisa memberikan dampak nyata di lapangan, seperti peningkatan kunjungan wisatawan, pelestarian budaya yang terukur, hingga pemberdayaan komunitas adat secara langsung.
Hingga kini, Disbudpar Mura masih belum memberikan klarifikasi ataupun keterangan tertulis terkait alokasi dan realisasi anggaran tersebut. Pihak media juga telah mencoba menghubungi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk surat resmi, namun belum mendapatkan jawaban.
Publik kini menanti, apakah pihak dinas akan membuka diri dan menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran tersebut, atau terus memilih diam di tengah meningkatnya sorotan dan pertanyaan.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga cerminan dari integritas institusi di mata masyarakat.
Author: admin
