Elpublika.com-Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menyambut baik solusi yang disampaikan anggota DPRD Muratara terkait persoalan air bersih yang saat ini dinilai sudah dalam kondisi darurat, jum’at 21 Agustus 2026.
Sebelumnya, Anggota DPRD Muratara sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, H. Amri Sudaryono,S.E , mendorong seluruh perusahaan yang beroperasi di Muratara, baik sektor pertambangan, perkebunan maupun perbankan, untuk berkolaborasi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) guna membantu mengatasi persoalan air bersih masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PAN sekaligus Sekretaris Komisi III DPRD Muratara, I Komang Wardana, S. M , yang mendorong perusahaan untuk segera menyalurkan bantuan berupa sumur bor bagi masyarakat, khususnya warga yang terdampak langsung akibat persoalan PETI di sepanjang aliran Sungai Rawas.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Muratara melalui Asisten I Setda Muratara, Zazili,S.Sos menyatakan mendukung agar program CSR perusahaan diarahkan pada kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan sarana air bersih.
Menurutnya, persoalan air bersih sebenarnya telah dibahas pemerintah bersama sejumlah perusahaan sejak April 2026, bahkan sebelum munculnya seruan mengenai kondisi darurat air bersih.
“Sebenarnya ini sudah kita bahas bersama perusahaan juga sejak April yang lalu, bahkan sebelum adanya teriakan darurat air bersih. Tapi kita pemerintah cuma meminta dan menerima, jadi balik lagi bagaimana perusahaannya,” ujar Zili.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya telah menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pihak perusahaan. Namun, realisasi program CSR tersebut tetap bergantung padaperusahaan serta kebijakan masing-masing perusahaan tapi CSR wajib direalisasikan oleh perusahaan.
Meski demikian, Zili menegaskan Pemkab Muratara sejalan dengan gagasan yang disampaikan DPRD. Menurutnya, keterlibatan perusahaan melalui program CSR merupakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan air bersih.
“Yang pasti, kita setuju dengan solusi yang disampaikan DPRD karena itu adalah solusi yang bisa dilakukan saat ini,” sambungnya.
Menurut Zili, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD dan dunia usaha sangat diperlukan agar persoalan air bersih tidak hanya menjadi pembahasan, tetapi dapat segera diwujudkan dalam bentuk program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terlebih, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat. Karena itu, ia berharap perusahaan yang beroperasi di Muratara dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan tersebut melalui program CSR yang tepat sasaran.
(Elda Elian Calav)
