Elpublika.com-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret oknum di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara kembali menjadi sorotan tajam. Kasus ini dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah publik dan mencoreng wajah birokrasi daerah.
Temi Atriansyah, mahasiswa hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia sekaligus kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mengecam keras dugaan praktik menyimpang tersebut. Ia menilai peristiwa ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta rendahnya komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Bagaimana mungkin institusi yang seharusnya mengelola dan menjaga kualitas sumber daya manusia aparatur justru terlibat dalam praktik yang merusak moral dan kepercayaan publik? Ini ironi yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Temi.
Menurutnya, OTT tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan praktik serupa yang telah berlangsung secara sistemik. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus menelusuri aktor intelektual yang diduga berada di balik kasus tersebut.
“Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan tanpa kompromi. Jika hanya menyentuh permukaan, maka keadilan tidak akan pernah benar-benar hadir,” ujarnya, jum’at 01 mei 2026.
Sebagai kader HMI, Temi menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan integritas dalam setiap lini pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal isu-isu keadilan serta menolak segala bentuk penyimpangan kekuasaan.
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah daerah untuk tidak bersikap defensif, melainkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi aparatur sipil negara di lingkungan BKPSDM.
“Jika tidak ada reformasi nyata, maka kejadian seperti ini hanya akan menjadi siklus berulang yang merugikan masyarakat,” katanya.
Menurutnya hal ini merupakan peringatan keras bahwa kepercayaan publik adalah fondasi utama pemerintahan. Ketika lembaga strategis seperti BKPSDM terseret dugaan gratifikasi atau korupsi, maka yang runtuh bukan hanya kredibilitas institusi, tetapi juga harapan masyarakat terhadap keadilan.
“OTT ini harus menjadi alarm keras bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar jargon. Tanpa tindakan nyata, integritas hanya akan menjadi slogan kosong,” pungkasnya.
(Elda Elian)
Author: Elpublika.com
