Elpublika.com-Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, menyatakan secara tegas bahwa dirinya tidak pernah menyetujui aktivitas pertambangan ilegal (illegal mining) yang menyebabkan pencemaran air. Ia bahkan menuding adanya keterlibatan oknum dari instansi kehutanan dalam kegiatan terlarang tersebut.
“Dari awal saya menjabat, saya tidak menyetujui adanya ilegal mining apalagi air itu kotor. Saya sudah menegaskan tarik semua alat berat yang ada di ulu rawas dan kosongkan, saya juga sudah menyiapkan anggota di kebun duku untuk mengusir alat yang akan masuk,”sampai Bupati Muratara H.Devi Suhartoni pada moment Rapat Paripurna DPRD Muratara.
Dirinya juga menyampaikan apa saja upaya yang telah dipakukan untuk menanggulangi ilegal mining bahkan dirinya menyebut bahwa ada oknum kehutanan yang nakal. Pernyataan itu sempat disampaikan secara terbuka di media sosial facebooknya pada 13 juli 2025.
“Saya tidak diam tetapi pengalaman selama ini rahasia ribut seminggu selesai sdh itu permasalah malah tambah parah… ini oknum kehutanan merusak semua ini awal nya. Oknum kehutanan nakal, oknum polhut kerjasama oknum polisi dan pak kapolres sdh ambil tindakan kepada oknum polisi,”Ujar Bupati Devi Suhartoni pada postingan facebooknya, 13 juli 2025 yang lalu.
Hal itu kembali ditegaskan dirinya saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muratara pada 15 juli 2025. Dirinya mengatakan bahwa dirinya telah berupaya untuk mengatasi ilegal mining dan telah bersurat ke kementrian kehutanan karena dirinya menduga ada indikasi oknum kehutanan yang bermain.
“Dari desember 2024, januari, saya telah bersurat kepada mentri kehutanan, lingkungan hidup untuk segera turun dan menghentikan, karena ada indikasi oknum dari kehutanan yang bermain dan sampai hari ini saya masih mendapatkan laporan tersebut dan saya juga sudah menyampaikan kepada pak gubernur,”ungkapnya.
Disisi lain, kisruh air keruh ini menjadi sorotan khusus di Rapat Paripurna yang digelar pada 15 juli ini. Beberapa fraksi mendesak Bupati untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
“Mendesak dan mendukung Bupati untuk menyelesaikan permasalahan air keruh sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat,”Ujar Leonardo, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional.
Senada, Anggota DPRD Mahfus juga meminta bupati untuk cepat tanggap terhadap permasalahan air keruh.
“Kami mohon kepada Bupati Muratara untuk cepar tanggap dan membuat surat tegas kepada seluruh kades yang lahan desanya untuk pertambangan agar menutup tambang, karena jika bupati tidak menanggapi dengan cepat dan tambang belum ditutup maka akan terjadi demo besar-besaran,”tegas mahfus.
Author: admin
